KERJASAMA BILATERAL

Di Postingkan Oleh:





Indonesia- Jerman Sepakati Kerjasama BilateralLondon (ANTARA News) - Pemerintah Jerman sepakat memberikan bantuan kerjasama pembangunan bilateral kepada Pemerintah Indonesia sebesar 86 juta Euro yang dibahas dalam pertemuan delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Dr Lukita Dinarsyah Tuwo dengan Dr Klemens van de Sand, Deputi Direktur Jenderal, Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman di Bonn.Dalam pembicaraan bilateral delegasi Indonesia terdiri dari wakil Bappenas, Kantor menteri Koordinator Perekonomian, Deplu. Depkeu,Sekretariat negara, Dept Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan KBRI Berlin, demikian keterangan yang diterima ANTARA News London dari Sekretaris III KBRI Berlin, Pangeran Ibrani Situmorang, Sabtu.Dikatakannya dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan Dr Klemens van de Sand dibahas prioritas kerjasama bilateral yang akan dimulai tahun 2008, selain itu dibahas peninjauan kembali proyek proyek yang sedang berjalan dan juga komitmen baru bantuan Jerman kepada Indonesia.Menurut Ibran Situmorang, pembicaraan itu juga menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam "Summary Record on the Negotiantions on Development Cooperation between the Government of the Indonesia and The Government of the Federal Republic of Germany."Ibrani mengatakan dalam pertemuan itu juga disepakati bidang prioritas kerjasama bilateral diantaranya perubahan iklim, pemberdayaan sektor swasta, desentralisasi dan "Good Goovermence". Sementara dua bidang prioritas sebelumnya yaitu kesehatan dan transportasi menurut rencana akan dihapus secara bertahap sampai proyek yang sudah disetujui sebelumnya selesai dilaksanakan.Dalam kesepakatan kedua negara selain tiga bidang prioritas juga terbuka kemungkinan dukungan terhadap bidang spesifik lainnya dengan mempertimbangkan kasus per kasus, ujarnya. Dalam pertemuan itu juga disepakati jumlah komitmen baru bantuan kerjasama pembangunan pemerintah Jerman-Indonesia yang mencapai 86 juta Euro yang terdiri atas 77,5 juta Euro hasil kesepakatan sebelumnya dan sebesar 8,5 juta Euro dana hibah dan kerjasama teknik yang telah disepakati Maret lalu. Dalam rangka kerjasama keuangan itu Pemerintah Jerman juga telah menyepakasi dana sebesar 55 juta Euro berupa pinjaman lunak dan hibah, sedangkan kerjasama teknik jumlahnya yang telah disepakati sebear 31 juta Euro.Hasil komitmen yang disetujui pada perundingan RI- Jerman tahun 2005 lalu telah terjadi peningkatan untuk komitmen periode 2007-08 sebasar 10 juta. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dari Jerman kepada Indonesia...

KERJASAMA MULTILATERAL

APEC DAN MANFAATNYA
Oleh:
APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekaligus untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam negosiasi multilateral yang lebih luas. APEC yang dibentuk tahun 1989 sekarang telah menjadi salah satu forum ekonomi regional yang mengemuka di dunia. Keanggotaannya mencakup dua puluh satu ekonomi (Negara) dengan penduduk hampir sepertiga jumlah total dunia, menghasilkan sekitar 60% total GDP dunia, dan mencakup 47% dari total perdagangan dunia.
Pada tahun 1994 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan kepala Negara APEC di Bogor yang pada kesempatan itu disepakati komitmen bersama berupa liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini kemudian dikenal sebagai Tujuan Bogor ( Bogor Goals), dan menjadi dasar mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.
Di Bogor inilah untuk pertama kalinya program liberalisasi menjadi agenda resmi APEC. Pada saat itu, Indonesia mengambil inisiatif untuk menggulirkan program liberalisasi APEC melalui penetapan target waktu dengan harapan bahwa melalui prakarsa ini, Indonesia dapat memetik manfaat melalui tercapainya akselerasi deregulasi dan penurunan tarif. Pada akhimya, diharapkan bahwa melalui komitmen program liberalisasi ini, Indonesia dapat meningkatkan tingkat daya saing ekonominya secara signifikan. Dengan demikian, melalui tahapan pembangunan yang teratur pada masa 25 tahun kedepan terhitung sejak 1994, ekonomi Indonesia telah akan dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju APEC.

Organisasi dan tata kerja
Sebagai sebuah forum regional, APEC memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai forum kerjasama ekonomi kawasan lainnya, yakni sifatnya yang tidak mengikat (non-binding). Berbagai keputusan diperoleh seeara konsensus dan komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan (voluntarism). Selain itu APEC juga dilandasi oleh prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan, regionalisme terbuka dan pengakuan atas perbedaan pembangunan antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang. Ruang lingkup kegiatan APEC yang dikenal dengan Tiga Pilar APEC yaitu : Liberalisasi perdagangan dan investasi; Fasilitasi bisnis; dan kerjasama teknik dan ekonomi.
APEC dalam pelaksanaannya merupakan forum kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat multilateral. Kesuksesan forum dilakukan dengan mengedepankan dialog dan kesetaraan dari seluruh negara anggota. Keputusan diambil berdasarkan konsesus dalam rangka mencapai tujuan perdagangan bebas dan investasi, dan masing-masing negara anggota dapat secara individual maupun bersama sama melakukan kebijakan membuka pasar dalam negerinya dengan tujuan mempromosikan kemajuan perekonomian nasional masing-masing.
Keputusan di dalam APEC diambil melalui pertemuan-pertemuan berjenjang, mulai dari tingkat pejabat senior (SOM) yang diselenggarakan empat kali setahun, serta pertemuan tingkat menteri luar negeri dan pertemuan para kepala negara, masing-masing sekali setahun. Di samping itu terdapat pertemuan menteri sektoral teknis yang tidak terjadwal secara rutin, kecuali pertemuan menteri perdagangan dan menteri yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diselenggarakan setiap tahun, masing-masing setelah SOM II dan SOM III.
Pembahasan mengenai penjabaran kesepakatan para kepala negara seeara lebih teknis, maupun pengusulan berbagai kerjasama baru yang akan didiskusikan oleh para pemimpin ekonomi, dilakukan pada keempat komite yang berada di bawah supervisi SOM, yaitu
• Committee on Trade and Investment (CTI),• SOM Committee on Economic and Technical Cooperation (ESC),• Economic Committee (EC) ,dan• Budget and Management Committee (BMC).

Dalam koordinasi dengan keempat komite SOM ini terdapat 11 (sebelas) Working
Group yang menangani isu-isu spesifik/sektoral, yakni:
• Agricultural Technical Cooperation,• Energy,• Fisheries,• Human Resources Development,• Industrial Science and Technology,• Marine Resources Conservation,• Small and Medium-sized Enterprises,• Telecommunication and Information,• Tourism, Trade Promotion, dan• Transportation.

Di luar komite dan working group, terdapat kelompok-kelompok bentukan SOM yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai isu-isu yang bersifat lintas sektoral (cross-cutting), yang bersifat sementara. Kelompok-kelompok ini mencakup:
• Counter-Terrorism Task Force (CTTF),• Electronic Commerce Steering Group,• Health Task Force,• Gender Focal Point Network,• Life Sciences Innovation Forum, dan• APEC Social Safety Net Capacity Building Network.

Info pelajaran ekonomi

untuk seluruh anak-anak amq yang belajar ekonomi dan akuntansi, semua tugas yang belum lengkap harus segera dilengkapi dan apabila ada nilai yang masih harus diperbaiki harap segera menyelesaikannya secepatnya.

test

hdcdfhkjhfgjhsdgfhdgdhsghs